Tetrarki

Asal usul Tetrarki terkait erat dengan krisis besar yang melanda Kekaisaran Romawi pada abad ke-3 M, sebuah periode yang dikenal sebagai "Krisis Abad Ketiga" (235–284 M). Selama hampir 50 tahun, Kekaisaran Romawi menghadapi serangkaian tantangan yang serius, termasuk perang saudara, invasi asing, pemberontakan internal, dan kemerosotan ekonomi. Krisis ini mengakibatkan ketidakstabilan politik yang kronis, dengan banyaknya kaisar yang berkuasa dalam waktu singkat, serta fragmentasi kekuasaan yang mengancam keutuhan kekaisaran.

Dalam konteks ini, Diokletianus, yang naik takhta sebagai kaisar pada tahun 284 M, menyadari bahwa Kekaisaran Romawi terlalu besar dan terlalu kompleks untuk dikelola oleh satu orang saja. Diokletianus mulai merancang sebuah reformasi besar-besaran untuk memperkuat dan menstabilkan kekaisaran. Salah satu elemen utama dari reformasinya adalah pembentukan sistem pemerintahan baru yang disebut Tetrarki, atau "pemerintahan oleh empat orang."

Pada tahun 293 M, Diokletianus membentuk Tetrarki dengan menunjuk Maximianus sebagai kaisar senior (Augustus) yang memerintah di bagian barat kekaisaran, sementara Diokletianus sendiri tetap menjadi Augustus di bagian timur. Untuk mendukung mereka, masing-masing Augustus menunjuk seorang kaisar junior atau Caesar. Diokletianus menunjuk Galerius sebagai Caesar di timur, dan Maximianus menunjuk Konstantius Klorus sebagai Caesar di barat. Dengan cara ini, Diokletianus membagi kekuasaan kekaisaran menjadi empat wilayah yang lebih kecil, masing-masing diperintah oleh seorang penguasa yang bertanggung jawab atas pertahanan dan administrasi di wilayah mereka.

Pembentukan Tetrarki didorong oleh beberapa alasan penting:

1. Kebutuhan Akan Reformasi Pemerintahan: Kekaisaran Romawi menghadapi ancaman dari berbagai sisi, termasuk serangan dari suku-suku barbar di perbatasan dan konflik internal yang konstan. Dengan membagi kekaisaran menjadi empat wilayah yang dikelola oleh empat penguasa, Diokletianus berharap dapat merespons ancaman-ancaman ini lebih cepat dan efektif.
2. Mengurangi Risiko Perebutan Kekuasaan: Di masa lalu, perebutan kekuasaan sering kali terjadi karena tidak adanya mekanisme suksesi yang jelas. Dengan menunjuk dua Augusti dan dua Caesares, Diokletianus menciptakan hierarki yang lebih terstruktur untuk mencegah perebutan kekuasaan yang tak terduga.
3. Pembagian Geografis dan Administratif: Dengan luasnya wilayah Kekaisaran Romawi, sangat sulit bagi satu orang untuk mengawasi semua aspek pemerintahan secara langsung. Pembagian ini memungkinkan setiap penguasa fokus pada wilayah mereka sendiri, meningkatkan efisiensi dalam administrasi dan pertahanan.

Sistem Tetrarki ini pada awalnya sukses dalam memperkuat kekuasaan Romawi dan menstabilkan wilayah kekaisaran. Namun, setelah pengunduran diri Diokletianus pada tahun 305 M, sistem ini mulai retak akibat persaingan dan konflik di antara para penguasa.

Struktur pemerintahan Tetrarki merupakan sistem pembagian kekuasaan yang dirancang oleh Kaisar Diokletianus pada tahun 293 M, dengan tujuan untuk memperbaiki administrasi dan stabilitas Kekaisaran Romawi. Tetrarki, yang berarti "pemerintahan oleh empat orang," mengatur pembagian kekuasaan menjadi dua kaisar senior yang disebut Augusti dan dua kaisar junior yang disebut Caesares. Struktur ini menciptakan pemerintahan kolektif di mana empat pemimpin berbagi tugas administrasi dan militer untuk mengelola kekaisaran yang luas dan kompleks.

Di bawah sistem Tetrarki, kekuasaan tertinggi di Kekaisaran Romawi dipegang oleh dua Augusti:

1. Diokletianus — Augustus di bagian timur kekaisaran, dengan pusat kekuasaan di Nikomedia (sekarang İzmit, Turki).
2. Maximianus — Augustus di bagian barat kekaisaran, dengan pusat kekuasaan di Mediolanum (sekarang Milan, Italia).

Masing-masing Augustus menunjuk seorang Caesar sebagai wakil dan penerus mereka:

1. Galerius — Caesar di timur, di bawah Diokletianus, dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Yunani, Trakia, dan Mesir.
2. Konstantius Klorus — Caesar di barat, di bawah Maximianus, yang bertanggung jawab atas Britania, Galia, dan Hispania.

Para Caesar tidak hanya menjadi wakil, tetapi juga calon penerus yang siap untuk mengambil alih sebagai Augustus saat diperlukan, memastikan adanya kelangsungan dan stabilitas pemerintahan.

Sistem Tetrarki membagi Kekaisaran Romawi menjadi empat wilayah administratif besar:

1. Wilayah Timur yang diperintah oleh Diokletianus mencakup Anatolia (Turki modern), Timur Tengah, dan Mesir.
2. Wilayah Barat yang diperintah oleh Maximianus mencakup Italia dan Afrika Utara.
3. Wilayah Balkan yang berada di bawah Galerius, meliputi Trakia, Makedonia, dan bagian dari Asia Kecil.
4. Wilayah Barat Laut yang dikelola oleh Konstantius Klorus, mencakup Galia, Britania, dan Hispania.

Pembagian ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap bagian dari kekaisaran diawasi secara langsung oleh seorang penguasa yang bertanggung jawab penuh atas pertahanan dan administrasi wilayahnya, sehingga memungkinkan respons cepat terhadap ancaman atau tantangan lokal.

Masing-masing Augustus dan Caesar memiliki tanggung jawab dan wewenang yang jelas:

• Augusti bertindak sebagai kepala negara tertinggi di wilayah mereka, memegang otoritas penuh atas urusan militer, sipil, dan keagamaan. Mereka menetapkan kebijakan dan melakukan reformasi administratif serta hukum untuk memperkuat wilayah mereka.
• Caesares berfungsi sebagai wakil Augustus, bertanggung jawab atas administrasi sehari-hari dan komando militer di wilayah mereka. Selain itu, mereka juga dilatih dan dipersiapkan untuk menggantikan Augustus ketika mereka turun takhta atau wafat.

Meski terbagi menjadi empat wilayah, Tetrarki dirancang untuk menjaga kesatuan kekaisaran melalui koordinasi dan kerja sama antar empat penguasa. Para penguasa bertemu secara berkala untuk mendiskusikan kebijakan bersama, menetapkan prioritas kekaisaran, dan memastikan tidak ada satu wilayah pun yang terlalu kuat atau terlalu lemah dibandingkan yang lain.

Selain pembagian kekuasaan politik, struktur pemerintahan Tetrarki juga mencakup reformasi administratif dan militer:

• Administrasi Sipil: Kekaisaran dibagi menjadi dioceses atau provinsi-provinsi yang lebih kecil, masing-masing dikelola oleh seorang gubernur. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, penegakan hukum, dan pelaksanaan kebijakan kekaisaran.
• Militer: Pembentukan dua komando militer terpisah di setiap wilayah untuk menjaga keamanan di sepanjang perbatasan dan merespons ancaman internal atau eksternal dengan lebih cepat dan efisien.

1. Barnes, Timothy D. Constantine and Eusebius. Harvard University Press, 1981.
2. Leadbetter, William. Galerius and the Will of Diocletian. Routledge, 2009.
3. Jones, A.H.M. The Later Roman Empire, 284–602: A Social, Economic, and Administrative Survey. Vol. 1, The Johns Hopkins University Press, 1986.

• A detailed chronology of the tetrarchy from Diocletian to Constantine
• A chart showing the tetrarchy from Diocletian to Constantine